Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kejaksaan Tinggi Lampung memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan transparansi pelaksanaan program.
Pengawasan dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo dengan meninjau sejumlah titik pelaksanaan MBG di Bandar Lampung, Senin (13/7/2026).
Lokasi yang dikunjungi meliputi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemiling, Beringin Raya, serta pendistribusian makanan di SD Negeri 4 Sumberejo, SMA Negeri 7 Bandar Lampung, dan SLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pengawasan MBG membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, mulai dari proses distribusi hingga kualitas lauk-pauk yang diterima siswa.
“Setelah masuk sekolah ini kita secara bersama-sama berkolaborasi dan mengajak seluruh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi program MBG, mulai dari proses distribusi sampai dengan lauk-pauknya,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan, pemerintah menerima sejumlah masukan yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.
Mirza meminta perangkat daerah menyusun langkah perbaikan melalui Surat Edaran Gubernur. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi transparansi daftar menu dan harga makanan, pelibatan Dinas Koperasi untuk mendorong UMKM lokal menjadi pemasok bahan pangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan kejaksaan negeri di wilayah masing-masing untuk mengawal pelaksanaan MBG.
Menurut Mirza, pengawasan diperlukan agar program prioritas Presiden tersebut berjalan sesuai tujuan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kita ingin di Provinsi Lampung program MBG berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bisa dinikmati masyarakat sesuai harapan Bapak Presiden,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan keterlibatan kejaksaan merupakan bagian dari pengawalan program strategis nasional. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia yang mencakup pengawasan, pendampingan hukum, serta pengamanan pembangunan strategis.
Danang menyampaikan lima langkah untuk memperkuat pengawasan MBG. Pertama, mengaktifkan forum evaluasi rutin yang difasilitasi kejaksaan negeri di seluruh kabupaten dan kota, disertai inspeksi lapangan secara berkala.
Kedua, mendorong transparansi melalui pencantuman daftar menu dan harga makanan di setiap SPPG. Ketiga, mengupayakan pemanfaatan sisa makanan yang masih layak konsumsi dengan tetap memperhatikan keamanan pangan dan kesehatan.
Keempat, menyediakan saluran komunikasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat, termasuk melalui aplikasi Jaga Dapur MBG dan layanan WhatsApp. Kelima, memperkuat keterlibatan koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok bahan baku untuk meningkatkan pemanfaatan produk lokal.
Danang mengatakan kejaksaan akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dinas terkait untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami dari Kejaksaan Tinggi bersama Pak Gubernur memegang teguh komitmen sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Jaksa Agung. Ini program prioritas nasional yang akan kami dampingi dan kawal sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.
(*)
