Lampung Selatan, Pojok Sumatera —
Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung untuk memperkuat peran pondok pesantren dalam pembangunan daerah dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Pergub tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Konsolidasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) se-Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (8/8/2026).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakannya, Marindo menyampaikan bahwa pesantren memiliki peran historis dalam membentuk karakter bangsa. Namun, pesantren juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan tanpa kehilangan jati diri.
“Karena itu saya berharap pondok pesantren di Provinsi Lampung mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut tanpa kehilangan jati dirinya,” kata Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur juga mendorong para santri untuk menguasai keterampilan modern, seperti literasi digital, komunikasi, kewirausahaan, dan teknologi, dengan tetap memperkuat pemahaman agama serta akhlak.
Menurutnya, santri perlu memiliki bekal yang memadai agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global di tengah perkembangan zaman.
Selain pengembangan SDM, Pemprov Lampung mengapresiasi pesantren yang telah mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2026 mengatur pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama RI.
Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan dan kemandirian pesantren.
Zulkarnain juga mengingatkan pimpinan dan tenaga pengajar pesantren untuk menjaga nama baik lembaga pendidikan Islam dengan menerapkan konsep Pesantren Ramah Anak serta mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak.
Ia menyebutkan empat bentuk kekerasan yang harus dihindari, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran atau pembiaran terhadap anak.
Ketua FKPP Provinsi Lampung Andi Warisno mengatakan, jumlah pondok pesantren di Lampung saat ini mencapai lebih dari 2.000 lembaga. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 pesantren telah memiliki izin resmi, sedangkan sekitar 600 lainnya belum mengantongi izin.
“Ini tentu menjadi PR bersama karena pondok pesantren ini menjadi wadah penggemblengan ilmu agama dan akhlak,” ujar Andi.
Ia mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung melalui penyiapan peraturan daerah (Perda) dan Pergub terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Ia juga menyebut pemerintah provinsi telah menyalurkan bantuan hibah kepada hampir 100 pondok pesantren pada tahun sebelumnya.
FKPP berharap dukungan regulasi dan pembiayaan tersebut dapat memperkuat pembinaan pesantren serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Lampung.
(*)
