Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bergerak cepat mengusut dugaan rasuah di sektor pendidikan. Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung resmi menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tersebut.
Kasus ini mencuat dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mendalami konstruksi perbuatan rasuah yang diduga melibatkan pemalakan terhadap para kepala sekolah.
“Terdapat permintaan setoran dengan kisaran sekitar 10 persen sampai dengan 15 persen kepada sejumlah kepala sekolah,” ujar Ricky melalui keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan temuan sementara tim penyidik, setoran liar tersebut berkaitan langsung dengan pencairan anggaran revitalisasi sekolah. Ironisnya, permintaan dana pelicin itu diduga dilakukan dan diserahkan secara tunai.
Hingga kini, penyidik masih bekerja maraton untuk mengidentifikasi pihak-pidaha yang terlibat, membongkar mekanisme permintaan setoran, hingga menelusuri aliran dana haram tersebut.
Dalam operasi penggeledahan yang menyasar kantor Disdikbud Lampung Tengah serta sejumlah rumah pihak terkait di wilayah Lampung Tengah dan Bandar Lampung, tim penyidik tidak pulang dengan tangan kosong. Sejumlah barang bukti penting berhasil diamankan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.
“Tim Penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan kendaraan yang berdasarkan hasil penyidikan sementara diduga memiliki keterkaitan dengan perkara,” tegas Ricky.
Selain menyita barang bukti fisik dan digital, penyidik juga menggandeng tim asset tracing untuk melakukan penelusuran dan pemetaan aset.
Langkah ini krusial guna mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, hingga aliran aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan jabatan tersebut.
Kejati Lampung memastikan proses penegakan hukum ini berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Seluruh rangkaian tindakan hukum dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), kepastian hukum, serta keadilan bagi semua pihak.
Pihak Kejati berjanji akan terus mempublikasikan perkembangan terbaru penanganan perkara ini kepada masyarakat seiring dengan dinamika proses penyidikan yang sedang berjalan.
(*)
