Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya integritas, kepemimpinan, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pesan tersebut disampaikan dalam Retret Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung yang digelar di Islamic Centre, Bandar Lampung, pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan karakter dan kepemimpinan aparatur sekaligus mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Mirza mengatakan penguatan birokrasi tidak cukup hanya melalui peningkatan kompetensi teknis. Menurut dia, kepemimpinan pemerintahan juga harus ditopang karakter, integritas, dan spiritualitas.
“Nilai-nilai itulah yang ingin kita hadirkan dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Kita ingin birokrasi dibangun di atas fondasi moral yang kuat sehingga setiap kebijakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” kata Mirza dalam sambutan tersebut.
Ia menjelaskan, pelaksanaan retret di lingkungan masjid mengandung pesan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan kejujuran, amanah, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat. Masjid, menurut dia, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran dalam pendidikan, musyawarah, pemerintahan, dan pembentukan peradaban.
Selain menyampaikan sambutan, Mirza hadir langsung dalam rangkaian kegiatan untuk berdialog dengan para Sekda kabupaten/kota. Pertemuan tersebut membahas tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam dialog itu, Mirza mendorong para Sekda memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan memastikan birokrasi mampu merespons kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar jabatan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan semangat pengabdian.
Menurut Mirza, Sekda memiliki posisi strategis dalam menggerakkan birokrasi daerah. Peran tersebut mencakup memastikan pemerintahan berjalan efektif, menjaga kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta membangun budaya kerja profesional di lingkungan pemerintah daerah.
Ia berharap pembelajaran selama retret diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan berhenti setelah kegiatan berakhir. Para Sekda juga diharapkan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mirza menilai tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut birokrasi bekerja cepat, adaptif, dan kolaboratif dengan tetap menjaga integritas. Sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menurut dia, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Ia pun mengapresiasi para Sekda yang mengikuti kegiatan tersebut. Pengalaman dan semangat kebersamaan selama retret diharapkan menjadi bekal untuk membangun birokrasi Lampung yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(*)
