Bandar Lampung, Pojok Sumatera —
Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang mendadak berubah menjadi panggung drama saling sangkal para elite politik Lampung. Di hadapan majelis hakim, tiga saksi dari kalangan legislatif kompak menepis tudingan menerima aliran dana participating interest (PI) 10 persen dari PT Lampung Energi Berjaya (LEB).
Namun, kesaksian mereka justru memunculkan kontradiksi tajam, antara pengakuan atas adanya “instruksi pembagian uang” yang dianggap guyonan, bantahan berlandaskan psikologi kolega, hingga jejak pengembalian uang Rp 50 juta di sidang sebelumnya, Rabu (11/11/2026).
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) yang menyeret mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi seolah menguji siapa yang sesungguhnya berkata jujur dan siapa yang bersilat lidah di bawah sumpah.
Fakta paling mencolok datang dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, Elly Wahyuni. Politisi Partai Gerindra itu tidak menampik adanya pertemuan tertutup dengan Arinal Djunaidi di rumah dinas gubernur, Mahan Agung, pada September 2023.
Di hadapan jaksa penuntut umum (JPU) dan majelis hakim, Elly mengakui mendengar langsung perintah Arinal kepada M. Hermawan Eriadi untuk menyalurkan sejumlah uang kepada beberapa pimpinan dewan.
Nominal yang disebut dalam persidangan tak main-main, Rp 250 juta untuk Elly Wahyuni, Rp 250 juta untuk Ririn Kuswantari, dan Rp 100 juta untuk Yozi Rizal. Kendati demikian, Elly berdalih instruksi bernilai ratusan juta rupiah itu tidak dianggap serius.
“Waktu itu kami diundang ke Mahan Agung, terus kami kumpul. Pak Gubernur pada saat kumpul meminta kepada saudara Hermawan seperti yang disebutkan oleh jaksa, dan saya mendengar itu,” ujar Elly di persidangan.
Ia mengklaim, dirinya dan rekan-rekan yang hadir saat itu hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai candaan belaka.
“Alhamdulillah mungkin Pak Gubernur kami dapat bantuan untuk wilayah,” imbuhnya. Elly bersikukuh tidak pernah ada realisasi penyerahan uang tersebut kepadanya.
Namun, narasi candaan dari Mahan Agung itu berbenturan keras dengan kesaksian Ririn Kuswantari pada sidang pekan lalu (5/11/2026).
Ririn justru telah mengakui dan mengembalikan uang Rp 50 juta yang disebutnya berkaitan dengan dana PI tersebut dengan alasan “takut kepada Tuhan”.
Kontradiksi semakin meruncing ketika saksi kedua, anggota DPRD Lampung Yozi Rizal, dari kursi pesakitan. Yozi membantah keras tudingan jaksa bahwa ia kebagian jatah Rp 100 juta.
Alih-alih menyodorkan bukti administratif, politisi senior Demokrat ini justru menggunakan analisis psikologis terhadap kolega sesama wakil ketua dewan, Ririn Kuswantari, untuk mematahkan dakwaan jaksa.
“Jadi gini, setahu saya secara psikologis ya, Bu Ririn itu orangnya sangat egois. Sementara dia wakil ketua, saya wakil ketua jugalah pada saat itu. Kalau dia dengar saya dapat Rp 100 juta, dia Rp 50 juta, pasti ditolaknya Rp 50 juta itu,” kata Yozi, mencoba meyakinkan hakim bahwa ketimpangan jatah itu mustahil terjadi tanpa protes.
Selain soal aliran fulus, para wakil rakyat ini juga kompak mengaku tidak tahu-menahu soal substansi pengawasan.
Elly mengaku tak lagi mengikuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan PT LEB, serta buta terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2022.
Nada serupa dilontarkan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Perda tentang PT LJU, Noverisman Subing. Ia menampik tudingan menerima suap Rp 500 juta hingga Rp 700 juta untuk memuluskan revisi Perda yang rampung hanya dalam tiga minggu itu.
Noverisman juga mengakui pansusesnya tidak melakukan uji kelayakan (fit and proper test) secara spesifik terhadap PT LJU karena merasa telaah dari Biro Hukum dan Biro Perekonomian Pemprov Lampung sudah cukup.
“Kita nggak tahu kalau ada surat yang mengharuskan uji kelayakan itu,” kilahnya.
Di sisi lain, tim penasihat hukum Arinal Djunaidi memanfaatkan silang sengkarut kesaksian ini untuk meruntuhkan konstruksi dakwaan jaksa yang menyebut kerugian negara mencapai Rp 600 miliar.
Pengacara Arinal, Ana Sofa Yuking, menuding keterangan soal aliran dana Rp 500 juta hingga Rp 700 juta yang bersumber dari saksi Heri Wardoyo tidak konsisten dan berubah-ubah.
Ana juga menyerang validitas audit kerugian negara yang disusun ahli dari BPKP, Aldy Haekal Pinasti, dan Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat, Syakran Rudy.
Menurutnya, 12 poin penyimpangan yang dijadikan dasar audit gugur dengan sendirinya karena auditor mengabaikan surat persetujuan resmi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Bayangkan suatu laporan hasil audit yang menghilangkan satu fakta penting. Akibatnya, hasil audit itu menjadi tidak akurat, menyesatkan, dan merugikan pihak-pihak tertentu,” kata Ana.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum lainnya, Henry Yosodiningrat dan Radhitya Yosodiningrat, menegaskan bahwa Arinal tidak pernah menerima uang sepeser pun.
Menurut mereka, urusan pencairan anggaran dan pembagian tantiem sepenuhnya merupakan ranah direksi dan RUPS, bukan wewenang gubernur secara pribadi.
“Kalau lalai dari mengawasi bukan pelaku tindak pidana,” ujar Radhitya.
Meski demikian, Kasi Penuntutan Kejati Lampung Derry Gusman menilai kesaksian para politisi dan dua ahli yang dihadirkan secara daring tetap menguatkan pembuktian jaksa.
Teka-teki mengenai siapa yang berdusta dan siapa yang berkata jujur di ruang sidang masih akan berlanjut. Pekan depan, jaksa dijadwalkan menghadirkan terpidana Heri Wardoyo, sosok kunci yang keterangannya soal aliran dana suap Perda terus dipersoalkan kubu terdakwa.
(jk)
